Pengadaan IT Politeknik Padang Diduga Bermasalah

Diduga PHO 100% Direkayasa

Padang, JMG – Sepandai-pandai menyimpan yang busuk, suatu saat pasti akan berbau juga. Inilah yang diduga dilakukan petinggi Politeknik Negeri Padang dan PT. Telkom Indonesia selaku rekanan pengadaan IT di politeknik tersebut.

Kolaborasi nekat untuk merekayasa laporan pelaksanaan pengadaan tersebut mulai terkuak saat JMG mendatangi kampus yang berada di komplek Universitas Andalas tersebut. Di ruangan server masih terlihat barang yang belum terpasang. Selain itu, beberapa barang terlihat masih didalam kardus dan ditumpuk disalah satu lorong gedung Dekanat Politeknik.
Aidil Zamri, ST. MT, Direktur Politeknik Negeri Padang selaku Kuasa Pengguna Anggaran saat hendak ditemui mengaku sedang rapat dengan Pembantu Dekan.  Ia menolak diwawancarai dan mengarahkan JMG untuk langsung menemui PPK, Nunuk Nurdiana S.Kom.
Ditemui diruangannya, Nunuk selaku PPK langsung membantah adanya pekerjaan yang belum selesai. Menurut Nunuk, sejak tanggal 28 Desember 2011, seluruh pekerjaan terkait pengadaan sudah selesai dikerjaan. Informasi tentang tidak selesainya beberapa pekerjaan yang diperoleh dari beberapa sumber, kata Nunuk, merupakan kesalahpahaman saja.“Pada tanggal 28 Desember itu, seluruh jaringan udah running (berjalan-red) semua,” ujarnya.
Dia mengakui bahwa ada beberapa suit yang belum terpasang. Tapi menurutnya, tidak ada masalah dengan hal tersebut.“barangnya semua kan sudah ready, tinggal pasang saja”, ujar Nunuk santai.
Dijelaskan Nunuk, Proyek Kementrian Pendidikan yang didanai APBN dengan nilai lebih kurang Rp. 13.144.013.650 ini dimenangkan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) dan merupakan penawar terendah nomor 3. Selaku pemenang lelang, PT. Telkom Indonesia bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan meliputi pengadaan 77 item barang serta pemasangan instalasi infrastuktur jaringan.
Nunuk juga mengatakan bahwa proyek besar ini sempat di addendum, namun sama sekali tidak mengubah masa pekerjaan. “Ada perubahan, tapi hanya spesifikasi barang”, ujarnya menjelaskan. Perubahan tersebut, katanya lagi, adalah spesifikasi untuk Genset dari yang sebelumnya 30 jadi 50. Alasan perubahan tersebut dikarenakan barang dengan spek awal sudah tidak ada lagi di pasaran.
Perubahan itu, menurut Nunuk, sama sekali tidak merugikan negara. “Speknya lebih tinggi, ini kan justru menguntungkan negara,” jelasnya.
Meskipun mengaku terbuka, Nunuk berkilah saat JMG menanyakan perihal barang-barang yang kedapatan masih ditumpuk di lorong ruangannya. “Itu mah cuma kardus-kardusnya aja,” sebutnya. Sedangkan tentang adanya barang yang masih ada di ruangan server, Nunuk hanya terdiam.
Begitu juga saat diminta memberikan salinan kontrak, PPK ini menolak. Ia beralasan, karena kontrak adalah dokumen negara, maka dia harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinannya yakni Aidil Zamri.
Sementara itu, Aidil Zamri yang coba dihubungi kembali tetap mencoba bungkam dan berkilah. Menurutnya spek dan item pekerjaan tidak perlu bagi JMG. Saat dijelaskan bahwa sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dokumen kontrak adalah informasi yang harus tersedia setiap saat, Aidil tetap bersikukuh menolak.
Anehnya, jelang beberapa hari setelah JMG melakukan investigasi ke Politeknik Negeri Padang, salah seorang Ketua Ormas Wilayah Sumbar yang mengaku teman dekat Aidil Zamri mencoba menghubungi Pimpinan Redaksi JMG dan meminta agar berita ini tidak dipublikasikan. Sebab menurutnya, tidak ada keganjilan dan penyimpangan dari proyek pengadaan tersebut. Bahkan oknum itu mengatakan bahwa Aidil Zamri tidak mendapatkan apa-apa dalam pengadaan tersebut.
Lebih lanjut oknum itu menceritakan bahwa dirinya tahu persis tentang pengadaan tersebut. Mulai dari lobi ke Jakarta hingga pelaksanaannya. “Saya tahu persis masalah itu. Gimana susahnya mengurus proyek tersebut ke Jakarta. Saya juga terlibat dalam pengadaannya. Memang saya teman dekat Aidil Zamri. Jadi saya minta berita ini tidak usah di terbitkan. Kasihan dengan Pak Aidil yang tidak mendapatkan uang sepersenpun dalam pengadaan itu”, ujarnya.
Ditempat terpisah, Mayor (Purn) Syamsir Burhan selaku Ketua Dewan LSM Bersatu Sumbar mengaku kaget tentang adanya oknum Ketua Ormas kepemudaan Wilayah Sumbar yang menjadi rekanan dalam pengadaan IT bernilai belasan milyar di Politeknik Negeri Padang tersebut. “Kok bisa oknum tersebut mengaku dia yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Bukankah rekanan pemenang tender adalah PT. Telokom Indonesia (persero)?, tanyanya.
Lebih parahnya lagi, mengapa oknum tersebut terkesan membela Aidil Zamri selaku penanggungjawab dalam pengadaan itu?. Seharusnya selaku ketua ormas kepemudaan, oknum tersebut tidak boleh pasang badan dan melindungi dugaan adanya kecurangan disuatu instansi atau perguruan tinggi, tandas Symsir kecewa.
Nah, benarkan Aidil Zamri tidak menerima dana sepersenpun dari proyek tersebut untuk pribadinya?. Serta sampai dimanakah keterkaitan oknum ketua Ormas dalam pengadaan tersebut?. Wallahuallam. *Redi/Ism